Kamis, 19 Desember 2013

Pembongkaran Vila tidak Elegan dan tidak Produktif

Jumat, 13/12/2013 14:44 WIB


Maula - detikNews


Jakarta - Membaca pemberitaan pembongkaran vila di puncak yang sangat ramai akhir-akhir ini membuat hati saya cukup miris, apakah tidak ada cara lain yang cukup elegan untuk mengatasi masalah ini?

Apakah vila memang harus dibongkar paksa sampai hancur sehingga tidak berbentuk bangunan lagi? Apalagi jika yang dihancurkan menurut kabar ada yang bernilai hingga Rp 7 milyar.

Saya pikir cara pembongkaran vila sampai hancur seperti itu di era reformasi ini seharusnya sudah ditinggalkan karena merupakan cara-cara yang tidak beradab dan tidak produktif.

Para pemilik vila, saya yakin bukanlah orang jahat yang semena-mena menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya sendiri. Mereka juga telah membuat lingkungan tersebut menjadi lebih rapih, asri, tertata baik, dan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja atau lainnya.

Mungkin mereka juga tertib membayar berbagai iuran resmi atau tidak resmi dari pemerintah setempat. Alasan keberadaan vila-vila tersebut menyebabkan banjir saya pikir juga tidak berdasar.

Karena sejak zaman Belanda, Jakarta juga sudah kebanjiran apalagi saat ini penduduk semakin padat dan gedung-gedung semakin banyak.

Sebenarnya vila bisa difungsikan sebagai daerah serapan air asalkan memenuhi KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang berlaku, yaitu 10% dari luas tanah. Jika misalkan luas tanah 1000 meter, maka luas bangunan hanya boleh 100 meter



  • s3c0nd1 @s3c0nd154 minutes ago
    Hei Maula perampas tanah negara!!!, lo sendiri nulis di artikel kalo di puncak itu lahan masih sangat luas dan tidak produktif, ya lo cari lah lahan yang legal bukan lahan konservasi resapan air untuk lo jadiiin villa!!! Jangan mentingin diri sendiri brur
  • DragonSlap @dragonslapabout 14 hours ago
    Pemikiran-pemikiran speerti ini yang membuat Indonesia SANGAT susah MAJU !! dan PEMIKIRAN-PEMIKIRAN SEPERTI MAULANA INI JUGA YANG CENDERUNG MEMBUAT ORANG SALAH PERSEPSI SAMA DENGAN SAMPAH-SAMPAH DIDEWAN
  • Andi Suwandi @sempoaabout 14 hours ago
    Pak Maula, misalkan anda punya tanah kosong, tiba-tiba tanah tersebut didirikan bangunan tempat tinggal liar oleh orang lain,kira-kira apa akan anda lakukan? Membaca opini anda, kalau anda konsisten, yang akan anda lakukan adalah membeli bangunan tersebut dan mengalihfungsikannya untuk kegiatan sosial. Mudah-mudahan sampeyan tidak munafikun.











Jikalau pemerintah pun harus melarang mereka memiliki bangunan di atas tanah Negara, apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah bangunan tersebut tanpa membongkar.

Misalkan pemerintah membeli bangunan tersebut dengan harga murah lalu bangunan tersebut bisa digunakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum seperti dijadikan sekolah, asrama pendidikan, tempat ibadah, rumah singgah yatim piatu, rumah penampungan sosial atau kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan pemerintah yang memiliki keterbatasan dana pembangunan fisik.

Sebab kalau bangunan tersebut dihancurkan jelas-jelas bangunan tersebut menjadi tidak produktif, dan tanah tersebut akan menjadi kosong, liar, tidak terawat bahkan bisa menjadi kumuh. Padahal untuk membuat kondisi tanah tersebut menjadi bagus memerlukan dana yang tidak sedikit.

Akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah. Rencana apa yang akan dilakukan pemerintah setelah dilaksanakan pembongkaran dan tanah itu menjadi kosong? Akan difungsikan sebagai apakah tanah tersebut? Apakah dibiarkan menjadi kosong atau bagaimana?

Saya merasa pemerintah tidak punya rencana apa-apa untuk menfungsikan tanah tersebut. Karena memang puncak bukan seperti Jakarta yang memiliki lahan terbatas. Di daerah puncak, lahan masih sangat luas dan masih banyak lahan yang tidak produktif, ditambah kondisi masyarakatnya masih banyak di bawah sejahtera dan berpendidikan rendah.

Kalau memang tidak punya rencana untuk memanfaatkan tanah tersebut, kenapa tidak sebaiknya saja para pemilik vila diserahkan dan diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan tanah itu menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Misalkan dengan memberi kompensasi hak garap 10 tahun, sistem BOT, sistem bagi hasil ke pemerintah atau sistem lainnya yang menguntungkan pemerintah. Karena para pemilik vila tersebut secara tidak langsung bisa dianggap sebagai investor yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.

Kondisi investor seperti inilah yang harus disiasati dan bukan malah diberangus. Saya pikir cara ini lebih elegan dan produktif dibanding cuma membongkar saja yang ujung-ujungnya kadang hanya untuk kepentingan popularitas dan politik saja.


Maula
Jl Cempaka Baru Tengah, Jakarta Pusat
maula.waytisi@gmail.com
0214249054

2 komentar: